Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar tengah menghadapi tantangan besar menjelang akhir tahun 2025. Hingga bulan November ini, realisasi penyerapan anggaran di dinas tersebut baru mencapai sekitar 20 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar proyek infrastruktur di Kabupaten Blitar masih belum berjalan optimal. Meskipun demikian, Dinas PUPR tetap menargetkan capaian ambisius, yaitu menyelesaikan hingga 90 persen proyek infrastruktur sebelum akhir Desember 2025.
Target tersebut dinilai cukup sulit dicapai mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Jika target tersebut benar-benar bisa terealisasi, banyak pihak menilai kinerja Dinas PUPR layaknya “jurus Bandung Bondowoso” yang menyelesaikan pembangunan dalam waktu singkat.
Iwan Dwi Winarto selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar mengakui bahwa realisasi anggaran tahun ini memang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. “Terkait dengan penyerapan anggaran yang memang masih tergolong sedikit minim jika dibandingkan tahun yang sebelumnya, intinya masih sekitar 20 persen,” ujarnya pada Senin (10/11/2025).
Menurut Iwan, keterlambatan ini juga berdampak pada lambatnya progres pembangunan, terutama di sektor perbaikan jalan. Padahal, Dinas PUPR telah mengalokasikan dana lebih dari Rp120 miliar untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar.
Meskipun kondisi tersebut cukup memprihatinkan, Iwan menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis dan berusaha keras mencapai target akhir tahun. “Kita usahakan di 90 persen minimal ya,” tambahnya dengan penuh keyakinan.
Namun, optimisme dari pihak dinas ini menuai tanggapan kritis dari masyarakat. Warga menyoroti potensi penurunan kualitas pekerjaan akibat pengerjaan proyek yang dikebut dalam waktu singkat.
Mereka khawatir proyek-proyek tersebut hanya fokus pada kecepatan penyelesaian tanpa memperhatikan mutu hasilnya. “Kami akan pantau pelaksanaan dari pihak ketiga. Apabila mereka hanya mengejar target waktu tanpa memperhatikan mutu, lebih baik proyek itu tidak dibayar saja. Kalau tetap dibayar, kami akan duduki kantor Dinas PUPR ini,” tegas Jaka Prasetya selaku koordinator warga.
Dengan situasi seperti ini, masyarakat berharap agar Dinas PUPR tidak hanya berorientasi pada capaian angka semata, tetapi juga tetap menjaga kualitas pembangunan agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi warga Kabupaten Blitar. (IND/SAN).
