Di Tengah Pemangkasan APBD, Program MBG Diproyeksi Gerakkan Ekonomi Blitar Rp37 Miliar
Di tengah bayang-bayang pemangkasan APBD Kota Blitar yang mencapai Rp150 miliar, kabar positif muncul dari program strategis nasional. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, memaparkan potensi dampak ekonomi dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang hingga Rp37 miliar setiap bulan di Kota Blitar.
Nilai tersebut dinilai dapat menjadi penopang penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan.
Elim menjelaskan perhitungan ekonomi yang mendasari proyeksi tersebut. Dengan asumsi harga satu porsi makanan sebesar Rp15.000 dan kapasitas produksi setiap dapur mencapai sekitar 2.500 porsi per hari, potensi pergerakan uang yang tercipta dinilai cukup besar.
“Jika satu porsi Rp15.000 dikalikan 2.500 porsi, maka satu dapur menghasilkan perputaran sekitar Rp37,5 juta per hari. Dengan 38 titik dapur di Kota Blitar, totalnya mencapai sekitar Rp1,4 miliar setiap hari. Jika dihitung selama 26 hari kerja dalam sebulan, nilainya bisa mencapai Rp37 miliar. Ini angka yang sangat besar,” jelas Elim saat memaparkan analisis dampak ekonomi program MBG pada Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai kehadiran program tersebut datang pada momentum yang tepat. Saat ini Pemerintah Kota Blitar tengah menghadapi tantangan fiskal akibat pemotongan APBD hingga Rp150 miliar. Dengan adanya aliran dana dari program MBG, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menurut Elim, dana yang beredar melalui program ini tidak berhenti di satu titik saja, melainkan akan mengalir ke berbagai sektor ekonomi lokal.
“Kondisi APBD kita terpotong Rp150 miliar, sehingga program MBG ini sangat membantu. Uang tersebut tidak hilang begitu saja, tetapi mengalir ke para supplier, pedagang buah di pasar, pelaku UMKM, hingga menjadi penghasilan bagi para karyawan dapur,” ujarnya.
Meski demikian, Elim juga menegaskan bahwa besarnya angka perputaran uang tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan program yang tepat di lapangan. Ia menilai pengawasan publik dan legislatif sangat penting agar tujuan ekonomi program benar-benar tercapai.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian, lanjutnya, adalah memastikan pemasok bahan makanan benar-benar berasal dari pelaku UMKM lokal di Blitar, bukan dari perusahaan besar di luar daerah. Dengan demikian, dampak ekonomi program bisa benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
“Pengawasan perlu difokuskan pada dua hal penting. Pertama, memastikan supplier berasal dari UMKM Blitar sehingga efek ekonomi tetap berputar di Bumi Bung Karno,” terangnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar besarnya perputaran uang tidak membuat kualitas gizi makanan bagi anak-anak sekolah terabaikan.
“Jangan sampai fokus kita hanya pada nilai ekonominya, sementara kualitas gizi yang menjadi hak anak-anak justru diabaikan,” tambahnya.
Elim optimistis apabila seluruh rencana program berjalan sesuai target, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi stabilitas ekonomi Kota Blitar.
“Jika 38 titik dapur di Kota Blitar dapat beroperasi penuh sesuai rencana, program ini akan sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. (HEV/YUN)
