Ribuan Peserta PBI-JK Dinonaktifkan, DPRD Jatim Kawal Proses Reaktivasi di Kota Blitar
Proses pengaktifan kembali kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Blitar saat ini masih dalam tahap verifikasi data. Hingga kini, reaktivasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu hasil pemadanan serta survei ulang yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Jawa Timur untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, DPRD menegaskan pentingnya percepatan reaktivasi kepesertaan PBI-JK, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Kami sudah melakukan rapat dan menekankan agar PBI-JK ini segera diaktifkan kembali, terutama untuk masyarakat desil rendah. Saat ini tinggal menunggu realisasinya karena masih ada tahapan survei ulang oleh Kemensos dan BPJS,” ujar Jairi, Senin (23/2).
Sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar mencatat sekitar 2.739 peserta PBI-JK dinonaktifkan pada awal 2026. Jumlah tersebut setara dengan 7,11 persen dari total 38.526 peserta yang tercatat. Kebijakan penonaktifan ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan bagi warga penerima bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Yudha Budiono, menjelaskan bahwa warga yang terdampak masih memiliki peluang untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan. Namun, pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Setelah berkas dinyatakan lengkap, kami akan melakukan pengecekan kesesuaian melalui data DTSEN. Jika memenuhi kriteria, usulan akan kami kirimkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi dan dipadankan dengan data BPJS Kesehatan,” terang Yudha.
DPRD Jawa Timur memastikan akan terus mengawal proses verifikasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Pengawasan ini dilakukan supaya reaktivasi PBI-JK tetap berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan pemerintah.
“Pengaktifan kembali PBI-JK harus menjadi prioritas bagi masyarakat desil rendah agar target UHC 100 persen dapat terwujud,” tegas Jairi. (HEV/YUN)
