Rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 diproyeksikan menyentuh angka Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 miliar dialokasikan khusus untuk memperbaiki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.
Gedung DPRD itu sendiri mengalami kerusakan berat setelah insiden pembakaran oleh massa beberapa waktu lalu. Berdasarkan perkiraan, nilai kerugian atas kerusakan bangunan tersebut mencapai kurang lebih Rp10 miliar.
Supriyadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa rencana perbaikan tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap. Ia menekankan bahwa tahap awal akan difokuskan pada ruangan-ruangan yang menunjang aktivitas penting para anggota dewan.
“Yang diperbaiki lebih dulu adalah fasilitas yang benar-benar mendukung pekerjaan harian para anggota DPRD,” ujarnya.
Meski demikian, rencana anggaran untuk renovasi ini belum mendapat persetujuan resmi dari pemerintah kabupaten. Salah satu alasannya adalah adanya arahan dari pemerintah pusat agar dilakukan inventarisasi lebih detail terkait kerusakan gedung, termasuk gedung DPRD.
Rijanto selaku Bupati Blitar menyampaikan bahwa hal ini masih dalam proses pembahasan bersama pihak legislatif. “Apakah nanti ada bantuan dari pusat atau tidak, itu menjadi bahan pertimbangan kami bersama DPRD,” terangnya.
Rijanto menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak menolak kemungkinan penggunaan APBD untuk perbaikan gedung tersebut. Namun, pelaksanaan baru akan dilakukan setelah pembahasan tuntas. “Kalau memang tidak ada dukungan dana dari pusat, maka otomatis APBD yang akan menanggung dengan melalui proses pembahasan mendetail,” jelasnya.
Kini, masyarakat Kabupaten Blitar menunggu kepastian akhir mengenai perbaikan gedung DPRD tersebut. Harapannya, ada bantuan dari pemerintah pusat, tetapi bila tidak terealisasi, Pemkab Blitar tetap akan melanjutkan upaya perbaikan melalui APBD tahun 2025 yang telah dirancang sebelumnya. (IND/SAN)
