Anggaran Renovasi Sekolah di Kabupaten Blitar Turun Jadi Rp2,4 Miliar di Tahun 2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar memastikan alokasi anggaran renovasi gedung sekolah dalam APBD Induk 2026 mengalami penurunan signifikan. Tahun ini, dana yang disiapkan hanya sebesar Rp2,4 miliar untuk memperbaiki 13 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP.
Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2025 lalu yang mencapai Rp5,6 miliar dan mampu membiayai perbaikan 30 sekolah.
Penurunan lebih dari separuh anggaran ini menimbulkan kekhawatiran terkait semakin panjangnya daftar sekolah rusak yang belum tertangani di wilayah Bumi Penataran.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Santosa, membenarkan adanya penyusutan alokasi dana tersebut. Ia menyebutkan bahwa pada APBD induk tahun ini, anggaran yang tersedia masih terbatas.
“Untuk tahun ini di APBD induk baru ada Rp2,4 miliar untuk 13 unit SD dan SMP,” ujar Agus, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal daerah membuat pemerintah harus membagi prioritas pembangunan ke berbagai sektor. Sementara itu, kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan di lapangan masih tergolong tinggi.
Jika melihat data tahun sebelumnya, komitmen anggaran terhadap sektor pendidikan sempat berada pada angka yang lebih besar. Pada 2025, dana Rp5,6 miliar berhasil digunakan untuk memperbaiki 30 unit sekolah. Dengan capaian tersebut, lebih banyak sekolah yang mendapatkan sentuhan renovasi dibandingkan rencana tahun ini.
“Pada tahun 2025 ada pembangunan di 30 unit sekolah dengan nilai total Rp5,6 miliar,” jelas Agus.
Secara rata-rata, biaya renovasi per sekolah saat ini berkisar Rp184 juta. Namun, dengan keterbatasan anggaran, daya jangkau pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan menjadi lebih terbatas. Dampaknya, sejumlah sekolah dengan kondisi bangunan rusak harus kembali masuk daftar tunggu perbaikan.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, terutama dalam mewujudkan fasilitas pendidikan yang layak dan aman bagi siswa. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan program rehabilitasi gedung sekolah tidak akan berhenti. Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan agar perbaikan infrastruktur pendidikan tetap berjalan secara bertahap.
“Program ini akan terus berlanjut karena kondisi sekolah kita memang masih membutuhkan penanganan,” pungkas Agus. (HEV/YUN)
