Menjelang pertengahan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar masih menghadapi kekosongan jabatan pada delapan posisi kepala dinas. Untuk saat ini, posisi-posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga ditetapkan pejabat definitif.
Budi Hartawan selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan nama-nama calon ke instansi pusat untuk mendapatkan persetujuan.
“Sejumlah kandidat sudah kami ajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara,” terang Budi pada Senin (9/6/2025).
Kedelapan jabatan yang masih kosong meliputi posisi strategis seperti di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Inspektorat, hingga Satuan Polisi Pamong Praja.
Menurut Budi, sebagian nama telah mendapatkan persetujuan awal. “Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan lampu hijau untuk beberapa calon, tinggal menunggu keputusan akhir dari BKN,” jelasnya.
Apabila seluruh proses administrasi rampung, tahap berikutnya adalah pelaksanaan uji kompetensi untuk menilai kelayakan para calon. “Kami akan melakukan tes guna memastikan apakah para calon benar-benar memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan eselon II. Kalau ternyata belum memenuhi kriteria, seleksi terbuka akan kami gelar kembali,” ujarnya.
Tes ini menjadi tahap penting sebelum para pejabat resmi diangkat untuk memimpin masing-masing organisasi perangkat daerah. (IND/SAN)
