Wali Kota Blitar Tegaskan SPMB Harus Transparan: Tak Ada Titip Kursi!
Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bersiap menggelar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026. Persiapan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pihak terkait, sebagai komitmen menjalankan proses penerimaan siswa secara jujur dan terbuka.
Tahun ini, sistem penerimaan siswa mengalami perubahan. Jika sebelumnya dikenal dengan istilah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), kini berganti nama menjadi SPMB, mengikuti kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan pentingnya menjalankan proses SPMB sesuai aturan yang berlaku. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan beserta seluruh pejabat sekolah di jenjang SD dan SMP untuk bekerja profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“Kami sudah menandatangani pakta integritas bersama sebagai bukti komitmen. Harapannya, pelaksanaan SPMB berjalan transparan dan sesuai kenyataan di lapangan,” ujar Syauqul, Senin (5/5/2025).
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada praktik titip-menitip kursi. Semua pihak di lingkungan Pemkot diminta menaati aturan agar proses seleksi siswa berjalan adil.
“Aturan sudah jelas, prosedur pun ada. Tinggal dijalankan sebaik mungkin. Ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
Syauqul juga mengingatkan Dinas Pendidikan untuk tegas dan teliti dalam setiap tahapan seleksi. Setiap calon siswa harus memenuhi syarat agar bisa diterima. Jika tidak memenuhi kriteria, maka tidak bisa dipaksakan.
“Kalau memang layak, terima. Kalau tidak, ya jangan. Jangan sampai bermain-main dengan aturan,” tegasnya.
Pemkot juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun kritik selama proses SPMB berlangsung. Setiap aduan akan dievaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Monggo, sampaikan saja jika ada yang tidak sesuai. Semua demi kebaikan dunia pendidikan kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kebutuhan siswa untuk jenjang SD dan SMP di Kota Blitar tahun ini diperkirakan mencapai 4.000 orang. Pemerintah terus mendorong agar warga Kota Blitar bisa tertampung di sekolah-sekolah negeri, meski pilihan sekolah swasta juga tetap tersedia. (HEV/YUN)
