Tambahan Anggaran Rp 12 Miliar, Dinas PUPR Blitar Genjot Perbaikan Jalan Rusak
Sejak April 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar menerima lebih dari 10 laporan kerusakan jalan dari masyarakat. Menyikapi hal itu, dinas PUPR langsung mempercepat penanganan meskipun sempat terkendala ketersediaan bahan di lapangan.
Kini, perbaikan kembali dikebut setelah adanya tambahan anggaran sebesar Rp 12 miliar yang diperoleh dari hasil efisiensi internal.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan, mengungkapkan bahwa dana tambahan tersebut akan difokuskan pada penanganan jalan rusak yang tidak terjangkau oleh paket reguler.
Sebelumnya, anggaran untuk Unit Reaksi Cepat (URC) hanya Rp 3 miliar dan sudah habis sejak April. Dana itu hanya mampu digunakan untuk perbaikan di sekitar 20 titik, yang ternyata masih jauh dari cukup.
“Titik-titik kerusakan tersebar di wilayah Blitar bagian selatan dan barat, seperti di Kecamatan Talun, Ponggok, Kademangan, hingga Wonotirto,” jelas Hamdan.
Untuk mempercepat perbaikan, pihaknya telah menyiapkan tujuh tim URC — tiga tim untuk pekerjaan coolmix dan empat tim untuk lapen (lapis penetrasi). Fokus perbaikan bersifat tambal sulam, terutama di titik-titik dengan kerusakan cukup parah.
Sejumlah perbaikan memang sempat tertunda, misalnya di wilayah Ponggok, karena bahan material sempat habis. Namun kini bahan-bahan tersebut mulai dikirimkan secara bertahap.
“Begitu bahan datang, tim langsung kami terjunkan ke lapangan. Kami akan memprioritaskan titik-titik yang paling mendesak,” tambah Hamdan.
Sementara itu, untuk proyek-proyek perbaikan jalan dalam skala besar yang dibiayai dengan sistem paket, Dinas PUPR masih menunggu instruksi dari Bupati Blitar. Proses Rencana Umum Pengadaan (RUP) juga masih dikaji bersama Bagian Layanan Pengadaan (BLP).
Salah satu lokasi yang masuk prioritas adalah jalan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, yang sempat viral akibat kondisinya yang rusak parah. Perbaikan di lokasi ini akan dilakukan dengan betonisasi sepanjang 50 meter, sedangkan sisanya akan ditangani menggunakan skema URC.
Namun, Hamdan menyebut bahwa tahun ini anggaran untuk infrastruktur jalan mengalami penurunan signifikan. Total anggaran hanya berkisar Rp 80 miliar, jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 170 miliar. Karena itu, mayoritas proyek yang dijalankan hanya berskala kecil dengan nilai di bawah Rp 1 miliar.
“Kami juga sudah mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat. Rencananya bulan ini akan kami follow up lagi ke Kementerian PUPR. Tapi secara nasional, memang sedang ada efisiensi besar-besaran. Kami dengar anggaran kementerian pun terpotong hingga Rp 81 triliun,” tutupnya. (HEV/YUN)
