Realisasi target penurunan angka stunting di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 tidak tercapai. Bukannya menurun, angka stunting di Kabupaten Blitar justru mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 hingga 2024.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kabupaten Blitar, prevalensi stunting meningkat sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, prevalensi stunting berada di angka 14,3 persen, namun hasil survei 2023 menunjukkan peningkatan hingga 20,3 persen.

Christine Indrawati selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mengaku terkejut dengan peningkatan angka stunting ini. Dinkes berencana untuk melakukan penanganan khusus bagi anak yang telah dinyatakan stunting serta perempuan hamil.

Christine menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dan evaluasi terkait peningkatan angka stunting di Kabupaten Blitar.

“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan stunting merasa sudah berupaya maksimal. Namun, hasil survei ini harus dievaluasi untuk menentukan apakah upaya yang dilakukan sebelumnya sudah tepat atau masih kurang tepat sasaran,” kata Christine.

Baca juga:  Remaja yang Hanyut di Pantai Selatan Blitar, Ditemukan Tak Bernyawa

Christine juga sempat mempertanyakan hasil SKI meskipun 17 daerah lain juga mengalami hal yang serupa. Sayangnya, fakta tersebut tidak dapat diubah dan harus menjadi bahan introspeksi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selain itu, Dinas Kesehatan telah mengadakan beberapa rapat internal. Yang terbaru adalah rapat dengan tenaga gizi puskesmas untuk melakukan evaluasi bersama. Mereka membahas mulai dari persiapan pemetaan hingga perbaikan sistem pelaporan yang lebih akurat.

Seminggu yang lalu, mereka juga mengadakan rapat dengan Bappeda, Dinas KBPPPA, Dinas Sosial, dan DPMD.

“Saya belum bertemu dengan Bupati. Kami tentu berharap bisa kembali ke angka 14 persen sesuai target nasional. Jika bisa di bawah 14 persen, itu lebih baik,” kata Christine.

Christine menjelaskan bahwa semua kecamatan menjadi fokus dalam penanganan stunting. Berdasarkan surat keputusan Bupati mengenai lokasi fokus stunting, ada 48 desa dan kelurahan yang mendapat perhatian lebih.

Dari hasil evaluasi Dinas Kesehatan, peningkatan stunting disebabkan oleh data D/S atau jumlah balita yang ditimbang di posyandu dengan jumlah balita yang ada di wilayah kerja posyandu memiliki selisih besar.

Jika angka D/S meningkat, maka jumlah anak yang ditemukan mengalami stunting juga akan meningkat.

“Angka D/S di Kabupaten Blitar memang naik. Pada tahun 2022 hanya 60 persen, namun pada 2023 mencapai 76 persen. Selain itu, juga disebabkan oleh penggunaan alat kesehatan baru, yaitu antropometri yang mendeteksi anak stunting,” ujar Christine.

Alat antropometri ini tersedia di setiap posyandu. Dengan alat baru ini, anak-anak yang stunting dapat terdeteksi. Dengan demikian, semakin banyak anak stunting yang ditemukan, hasil kerja Dinas Kesehatan dianggap baik.

Baca juga:  Hilang Kendali, Innova Tabrak Rumah Warga di Blitar

Menurut Christine, semua pihak bertanggung jawab untuk mengurangi angka stunting. Hal ini dapat dilakukan dengan menyembuhkan anak-anak yang mengalami stunting dari gangguan pertumbuhan.

Pihaknya telah berusaha maksimal dengan memberikan makanan tambahan untuk menekan angka stunting. Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) belum melakukan pemetaan mendalam terhadap permasalahan atau penyebab stunting pada anak. Pemetaan ini akan dilakukan dalam dua minggu ke depan.

Stunting terjadi karena berbagai faktor seperti pola asuh, penyakit bawaan (seperti hidrosefalus, bibir sumbing, dan jantung lemah), serta kondisi ekonomi dan daya beli.

“Setelah pemetaan penyebab stunting dilakukan, kami bisa berbagi peran dengan para pemangku kepentingan yang menangani masalah ini. Mengenai akses gizi yang kurang, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Bappeda, atau DPMD,” jelasnya.

Editor: Indo Guna Santy

Iklan