Sejak diresmikan pada 21 Juli 2025, program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Blitar yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Dari total 248 koperasi yang direncanakan, baru empat yang beroperasi, sementara 244 lainnya masih terhenti karena keterbatasan modal. Program yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa ini justru terancam gagal berjalan di sebagian besar wilayah.
Keempat koperasi yang sudah aktif mampu bertahan karena menggabungkan diri dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sementara itu, koperasi lainnya yang tersebar di 22 kecamatan belum memiliki sumber dana yang cukup untuk memulai kegiatan.
Sri Wahyuni selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa modal yang bersumber dari simpanan pokok maupun simpanan wajib anggota jumlahnya sangat minim sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan operasional.
Menurutnya, akses permodalan dari Bank Himbara menjadi kunci agar koperasi-koperasi ini dapat beroperasi. “Permodalan dari Bank Himbara masih dalam tahap pembahasan, termasuk mengenai persentase pinjaman dan ketentuan agunan,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menambahkan, keterlambatan pencairan dana membuat koperasi tidak bisa bergerak sesuai tujuan awal pendirian.
Apabila pinjaman modal tersebut segera dicairkan, koperasi diharapkan dapat menjalankan peran pentingnya seperti menyediakan pupuk, membeli hasil panen petani, serta menyalurkan bantuan bagi anggota. Namun, jika dana tersebut tak kunjung tersedia, kondisi koperasi akan tetap stagnan dan berpotensi memberi dampak negatif pada perekonomian desa.
Sri Wahyuni menilai situasi ini cukup memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk memperkuat sektor pertanian, sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Blitar.
Tanpa dukungan modal yang memadai, bukan hanya koperasi yang akan merugi, tetapi juga keberlangsungan sektor pertanian yang selama ini mengandalkan keberadaan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. (IND/SAN)
