Dana Tak Kunjung Cair, Program Makan Bergizi Gratis di Blitar Raya Terhenti Satu per Satu
Harapan ribuan siswa di wilayah Blitar Raya untuk terus memperoleh asupan gizi secara berkelanjutan melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di titik terendah.
Setelah sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakunden dan Klampok Kota Blitar mengalami kelumpuhan operasional, kini SPPG Talun 2 resmi mengumumkan penghentian aktivitas sejak Senin (15/12/2025).
Pengumuman penghentian operasional itu disampaikan melalui akun Instagram resmi SPPG Talun 2 Kabupaten Blitar. Dalam pernyataannya, pihak pengelola mengakui tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan bahan baku makanan maupun menopang proses produksi harian.
“Dapur SPPG Talun 2 Blitar terpaksa tidak dapat beroperasi seperti biasa untuk sementara waktu, dikarenakan dana bantuan operasional dari pemerintah yang belum turun,” demikian yang tertulis dalam pengumuman resmi tersebut.
Situasi ini memunculkan ironi yang besar. Program yang selama ini digadang-gadang sebagai tonggak perbaikan gizi nasional justru terhenti di tengah jalan akibat persoalan birokrasi anggaran.
Penundaan distribusi makanan bergizi ini pun berlaku hingga waktu yang belum dapat dipastikan, sambil menunggu pencairan dana dari pemerintah pusat.
Dampak dari berhentinya dapur produksi SPPG Talun 2 langsung dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya. Pihak pengelola sampai mengeluarkan imbauan yang cukup memprihatinkan untuk ukuran sebuah program pemenuhan gizi pemerintah.
“Kami sangat menyarankan supaya seluruh siswa, guru, dan staf membawa bekal makanan dan minuman dari rumah selama masa penundaan ini,” tulis pengelola dalam surat resminya tersebut.
Masalah Klasik, Dana yang Tak Kunjung Cair
Ketiga SPPG yang beroperasi di wilayah Blitar diketahui menghadapi persoalan serupa, yakni belum cairnya dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, SPPG Talun 2, Pakunden, hingga Klampok Kota Blitar tidak lagi mampu menjalankan operasional secara normal.
Terkait kondisi tersebut, Koordinator Wilayah SPPI-Ka SPPG Kota Blitar, Imam Samsudin, sebenarnya telah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi SPPG di Kota Blitar hanya bersifat teknis dan bukan disebabkan oleh krisis anggaran.
Menurut Imam, lumpuhnya dua dapur umum penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bukan karena kendala serius, melainkan murni akibat faktor antrean dalam proses pencairan dana.
“Tidak ada kendala yang cukup berarti, itu hanya karena faktor antrean saja, Mas. Sebenarnya proposal pengajuan dari masing-masing SPPG statusnya sudah disetujui,” ujar Imam Samsudin, Senin (15/12/2025).
Fakta Kontras: Antrean atau Keterlambatan Serius?
Pernyataan tersebut memicu sorotan tajam dari publik. Jika proposal memang telah disetujui, muncul pertanyaan besar mengapa proses pencairan dana bisa terhambat hingga memaksa dapur umum berhenti total beroperasi, sebuah keputusan yang berdampak langsung pada pemenuhan gizi ribuan penerima manfaat.
Imam Samsudin pun mengakui bahwa kendala tersebut turut dipengaruhi momentum akhir tahun. “Cuma ya masalah antrean pencairan saja. Mungkin juga karena ini akhir tahun, jelang tutup buku sehingga agak terkendala sedikit,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, publik kini hanya bisa berharap agar berhentinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semakin meluas. Meski pada awal peluncurannya sempat menuai kritik dari sejumlah pihak, manfaat MBG kini nyata dirasakan oleh masyarakat.
“Cukup ironis ya, Kami berharap sebagai warga agar MBG ini bisa berjalan seperti seperti sebelumnya,” ujar Ali, salah satu warga Blitar.
Selain berdampak pada pemenuhan gizi, program MBG juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tidak sedikit warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di SPPG.
“Kalau terus seperti ini ‘kan kasihan juga yang bekerja di SPPG. Apalagi kalau sampai bubar, kasihan jadi menganggur lagi,” pungkasnya. (HEV/YUN)
