Blitar Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat, Tunggu Arahan Resmi dari Kemensos
Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menyatakan siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR), meski hingga kini masih menunggu informasi dan arahan teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Beberapa daerah di Jawa Timur diketahui sudah mulai melaksanakan tahap awal program SR, seperti penjaringan calon siswa. Namun, di Kota Blitar atau yang dikenal dengan sebutan Bumi Bung Karno, kegiatan tersebut belum bisa dilakukan karena belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu informasi resmi dari Kemensos. Sampai saat ini belum ada perkembangan terbaru yang kami terima,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Sad Sasmintarti, Selasa (15/7/2025).
Sad menegaskan bahwa Pemkot Blitar pada prinsipnya sangat siap melaksanakan program SR. Berbagai persiapan telah dilakukan, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya adalah penunjukan bangunan eks SMPN 6 Blitar sebagai lokasi sementara pelaksanaan SR.
“Bangunan eks SMPN 6 sudah kami siapkan. Beberapa perbaikan juga sudah dilakukan pada bagian-bagian yang rusak,” ungkapnya.
Meski sarana sudah disiapkan, proses rekrutmen guru dan pendaftaran siswa baru belum dapat dimulai karena masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos. Pemkot berkomitmen untuk menjalankan program ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Program ini sangat baik karena bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan menanggulangi anak putus sekolah (APS). Kami tentu mendukung penuh agar program ini bisa segera berjalan,” tambah Sad.
Selain menyiapkan bangunan sementara, Pemkot Blitar juga telah merencanakan pembangunan gedung permanen untuk pelaksanaan SR. Lokasinya berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melakukan survei ke lokasi calon lahan pembangunan.
Rencananya, Sekolah Rakyat ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan inklusif. (HEV/YUN)
