PGRI Jatim Ancam Turun ke Jalan Tolak Proyek KDMP di SDN Aktif di Blitar
Rencana penggunaan lahan sekolah dasar yang masih aktif di Kabupaten Blitar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai penolakan dari kalangan pendidik. PGRI Jawa Timur secara tegas menyampaikan keberatan terhadap pemanfaatan fasilitas pendidikan sebagai lokasi proyek koperasi desa tersebut.
Salah satu sekolah yang terdampak ialah SDN Tegalrejo 01 di Kecamatan Selopuro. Kebijakan itu dinilai dapat mengorbankan keberlangsungan pendidikan, padahal masih tersedia alternatif lahan lain yang dianggap lebih layak untuk pembangunan koperasi.
Pengurus PGRI Jawa Timur, Munthohar, menilai langkah tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap dunia pendidikan.
“Pendidikan itu faktor utama untuk kemajuan bangsa. Berarti kalau pemerintah sudah berani menggusur, mendzalimi pendidikan, tunggu saja hancurnya sebuah negara,” ujar Munthohar, Rabu (6/5/2026).
Menurut data PGRI, hingga saat ini terdapat dua sekolah di Kabupaten Blitar yang lahannya terdampak pembangunan KDMP, yaitu SDN Tlogo dan SDN Tegalrejo 01.
Munthohar mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan karena dikhawatirkan menjadi contoh buruk bagi sekolah lain di Blitar.
Ia menilai pembangunan koperasi di lingkungan sekolah aktif berpotensi mengganggu proses belajar mengajar sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski mendukung keberadaan program koperasi desa, PGRI meminta agar lokasi pembangunan dipindahkan ke lahan lain yang lebih sesuai, seperti tanah bengkok milik desa yang masih tersedia cukup luas.
“Di sini kan ada tanah-tanah bengkok yang masih luas? Mungkin bisa didirikan koperasi tersebut. Tapi kalau harus mengambil SD sini, kami keberatan dan menolak keras,” katanya.
PGRI Jawa Timur juga menegaskan siap melakukan langkah lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapat perhatian, termasuk menggelar aksi bersama wali murid.
“Kalau tetap nanti mentok tidak diselesaikan, jangan salahkan kalau PGRI nanti bersama wali murid akan turun ke jalan menolak dengan adanya pembangunan itu,” pungkasnya. (HEV/YUN)
