TPT Kabupaten Blitar Lebih Tinggi dari Jatim, Disnaker Andalkan BKK hingga KDMP
Sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Hingga saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Bumi Penataran tercatat sebesar 4,49 persen.
Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 3,88 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Ivong Bettriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya kini berupaya menyamakan pemahaman masyarakat terkait definisi pengangguran.
Menurutnya, salah satu fenomena yang kerap terjadi adalah lulusan SMK yang langsung masuk kategori pengangguran ketika tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ivong menjelaskan, penting adanya kesamaan persepsi dalam melihat kondisi tersebut. Ia mencontohkan, lulusan SMK yang tidak melanjutkan kuliah otomatis tercatat sebagai pengangguran, sehingga hal ini menjadi perhatian utama Disnaker.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disnaker mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di masing-masing SMK.
Melalui BKK, para lulusan yang ingin langsung bekerja akan difasilitasi dan dihubungkan dengan perusahaan maupun Balai Latihan Kerja (BLK), baik untuk penempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri.
Di sisi lain, Ivong juga mengakui bahwa memahami data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) bukanlah hal yang mudah. Ia menilai indikator yang digunakan seringkali cukup kompleks dan belum sepenuhnya dipahami secara teknis oleh instansi pelaksana.
Ia menegaskan bahwa meski penghitungan data menjadi kewenangan BPS, fokus utama Disnaker tetap pada langkah konkret. Upaya tersebut meliputi penguatan program pelatihan untuk mencetak wirausaha baru serta peningkatan penempatan tenaga kerja.
Selain jalur formal, Disnaker juga mengandalkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan SPPG sebagai solusi penyerapan tenaga kerja di tingkat desa. Kedua program ini dinilai mampu membuka peluang kerja secara luas bagi masyarakat.
Meski belum dapat memaparkan data pasti terkait jumlah tenaga kerja yang terserap karena masih menunggu rilis resmi dari BPS, Ivong optimistis dampaknya akan signifikan.
Ia menyebutkan, di Kabupaten Blitar direncanakan akan berdiri sebanyak 248 KDMP. Jika setiap koperasi mampu menyerap antara 5 hingga 10 tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang terserap bisa mencapai ribuan orang.
Sementara itu, program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG juga memberikan kontribusi nyata. Setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 40 tenaga kerja.
Ivong menilai, keberadaan SPPG memberikan dampak besar dalam membuka lapangan kerja baru. Meski belum merinci jumlah unit yang telah beroperasi, ia memastikan program tersebut akan berperan signifikan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar. (HEV/YUN)
