Belanja Pegawai Serap Anggaran, Dana Kedaruratan BPBD Blitar Kian Menipis
Kabupaten Blitar tengah dihadapkan pada persoalan serius dalam upaya mitigasi bencana. Anggaran kedaruratan yang tersedia untuk tahun 2026 tercatat hanya sekitar Rp300 juta, jumlah yang dinilai sangat terbatas di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, menyampaikan bahwa minimnya anggaran tersebut disebabkan oleh besarnya porsi belanja operasional, khususnya untuk kebutuhan kepegawaian.
Dari total pagu anggaran BPBD sebesar Rp750 juta, hampir separuhnya telah digunakan untuk pengeluaran rutin instansi.
“Anggaran kita sekitar Rp300 juta untuk satu tahun ke depan,” ujar Wahyudi, Senin (26/01/2026). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Berdasarkan rincian anggaran, sekitar Rp350 juta dialokasikan untuk biaya operasional dan pembayaran gaji 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dengan demikian, sisa dana Rp300 juta harus mencukupi seluruh kebutuhan penanganan darurat, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga bencana angin puting beliung.
Jika dihitung secara rata-rata, BPBD Kabupaten Blitar hanya memiliki anggaran sekitar Rp25 juta per bulan untuk menangani berbagai jenis bencana. Kondisi ini dinilai cukup berisiko, mengingat sejak awal Januari 2026, angin kencang telah menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan.
Meski demikian, Wahyudi tetap optimistis dana yang tersedia masih dapat mencukupi hingga puncak musim hujan terlewati. “Kalau sampai April insyaallah cukup, karena BMKG menyebut waspada bencana hidrometeorologi hingga April,” jelasnya.
BMKG sendiri telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan mencapai puncaknya hingga April mendatang. Situasi ini menuntut pengelolaan anggaran yang sangat efisien agar penanganan darurat tidak terkendala di lapangan.
Fakta di lapangan menunjukkan, baru memasuki satu bulan pertama tahun 2026, beban penanganan bencana sudah cukup berat akibat dampak angin kencang.
Apabila kondisi cuaca ekstrem terus berlanjut dengan intensitas tinggi, tidak menutup kemungkinan dana kedaruratan akan habis sebelum pertengahan tahun.
Saat ini, BPBD Kabupaten Blitar terus melakukan pemantauan di wilayah-wilayah rawan bencana demi memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Sinergi dengan berbagai pihak serta peningkatan kewaspadaan warga menjadi langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim tahun ini.
“Semoga kita berdoa tidak terjadi banyak kejadian bencana pada tahun ini,” tutup Wahyudi. (HEV/YUN)
