SDM PKH Blitar Terbatas, Dinsos Tetap Maksimalkan Layanan untuk 90 Ribu Keluarga Penerima Manfaat
Jumlah sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) di Kabupaten Blitar masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM).
Meski demikian, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar terus berupaya memaksimalkan kinerja para pendamping tersebut agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Kabid Lijamsos Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urniawati, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 122 orang SDM PKH yang bertugas di 248 desa/kelurahan. Jumlah ini dinilai belum ideal karena setiap kecamatan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.
“Kalau dikatakan kurang, ya memang kurang. Tapi ya sekian itu dimaksimalkan,” ujarnya.
Para pendamping PKH memiliki tanggung jawab besar untuk mendampingi lebih dari 90 ribu KPM di seluruh Kabupaten Blitar. Setiap tahunnya, mereka juga ditargetkan membantu sekitar 1.220 KPM agar bisa graduasi atau mandiri keluar dari program bantuan sosial.
Dengan demikian, satu pendamping perlu mendorong setidaknya sepuluh keluarga agar tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Namun, tugas pendamping tidak berhenti pada pemantauan bantuan semata. Menurut Yuni, saat ini para pendamping juga melaksanakan growth check atau pemeriksaan tumbuh kembang anak, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di daerah.
“Growth check itu amanat dari pusat dan dilakukan oleh pendamping PKH setelah mendapatkan pelatihan dari BPS. Jadi, memang banyak kegiatan yang harus dijalankan,” jelasnya.
Tingginya beban kerja membuat pembagian wilayah menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, di Kecamatan Ponggok hanya terdapat enam pendamping untuk mengawasi 15 desa, sehingga beberapa pendamping harus memegang dua hingga tiga desa sekaligus.
“Kalau TKSK itu satu orang satu kecamatan. Tapi kalau PKH berbeda, bisa dua sampai tiga desa per pendamping,” tambah Yuni.
Meski menghadapi keterbatasan personel, Dinsos Kabupaten Blitar tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan. Seluruh pendamping PKH kini telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar motivasi dan profesionalitas mereka semakin meningkat.
Dengan keterbatasan yang ada, Dinsos Blitar berupaya memastikan pelayanan terhadap KPM tetap berjalan optimal. Melalui pendampingan intensif, pelatihan berkelanjutan, serta sinergi antar lembaga, program PKH diharapkan tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat kurang mampu yang ada di Bumi Penataran. (HEV/YUN)
