PAD Kota Blitar Capai Rp130 Miliar, Pemerintah Optimistis Target Tercapai

ilustrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (sumber gambar: kaltengtoday.com)

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar hingga September 2025 telah menembus angka Rp130 miliar. Jumlah tersebut setara 58,8 persen dari target Rp221 miliar. Meski baru separuh jalan, capaian ini dinilai masih sesuai rencana dan tetap dalam kendali pemerintah daerah.

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, mengungkapkan bahwa tidak semua sektor pajak berjalan mulus. Tercatat ada tiga sektor dengan capaian realisasi yang masih cukup rendah.

“Secara umum, realisasi PAD masih on schedule. Hanya saja memang ada sektor tertentu yang membutuhkan strategi intensifikasi,” jelasnya saat ditemui pada Kamis (18/9/2025).

Baca juga:  Persiapan Jelang Nataru, KAI Daop 7 Madiun Perbarui Wesel di Blitar

Berdasarkan data BPKAD, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) baru terkumpul Rp9,9 miliar dari target Rp15 miliar. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga baru mencapai Rp7,5 miliar dari target Rp15 miliar. Sementara itu, pajak reklame tercatat Rp350 juta dari target Rp600 juta.

Widodo menilai ketiga sektor tersebut memiliki pola pembayaran yang tidak merata sehingga realisasinya terlihat rendah. “Polanya memang tidak merata, jadi capaian sementara tampak lebih kecil,” ujarnya.

Baca juga:  Pasca Kerusuhan, Mas Ibbin Instruksikan Pengaktifan Pos Kamling demi Kondusifitas Kota Blitar

Meski demikian, ia menegaskan beberapa sektor justru menunjukkan tren positif, khususnya pajak hotel dan jasa makanan. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh maraknya penyelenggaraan event daerah yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian Kota Blitar.

“Kami optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai melalui langkah akselerasi, intensifikasi pajak, serta dukungan sektor unggulan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Widodo menekankan pentingnya strategi akselerasi dan sinergi lintas sektor. Hal ini bukan hanya untuk mengejar target PAD, melainkan juga menjaga stabilitas fiskal daerah serta memperkuat daya dukung pembangunan di Kota Blitar.

Baca juga:  Puncak Harlah 1 Abad NU, Buktikan Harmoni dan Toleransi Beragama

“Sekarang modelnya akselerasi dengan sinergi antar-dinas. Jadi semua pihak harus ikut bergerak,” pungkasnya. (HEV/YUN)

Iklan