Langkah Rahmat Santoso untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Bupati Blitar telah memicu gelombang reaksi kritis dari berbagai sudut. Namun, semakin rumit situasinya karena kepergiannya juga mencuatkan tuduhan terlibat dalam praktik pungutan liar yang merajalela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Suara-suara tajam dari para pemimpin politik di Kabupaten Blitar mengisyaratkan bahwa tindakan ini adalah tanda kegagalan misi awal “Maju Bersama Sejahtera Bersama,” yang sebelumnya digaungkan oleh Pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso saat awal masa jabatan mereka.

Abdul Aziz, Ketua DPC PPP Kabupaten Blitar, menekankan, “Janji-janji politik masa lalu, seperti program pendidikan gratis dan pendidikan mondok bebas biaya, ternyata masih terkatung-katung. Ini mengungkapkan bahwa realisasi visi awal ‘Maju Bersama Sejahtera Bersama’ masih terhambat realitas.”

Baca juga:  Muncul Penolakan Timnas Israel di Puala Dunia U-20, PSSI Kebingungan

Warga Kabupaten Blitar masih menanti bukti nyata dari upaya Pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso dalam menghormati janji-janji politik mereka. Beberapa komitmen, termasuk perbaikan infrastruktur serta pendidikan gratis hingga jenjang S-1, terus menggantung tanpa nyata.

Namun, dalam menjalankan janji-janji tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Blitar kerap terlibat dalam perselisihan internal yang meruncing. Sejumlah insiden telah memperlihatkan pertentangan antara Rahmat Santoso dan Mak Rini, termasuk kasus pergeseran posisi asisten istri Wakil Bupati Blitar.

Konflik ini terus berlanjut, hingga akhirnya Rahmat Santoso memilih untuk mundur dari jabatannya lebih awal. Langkah ini tentu mengecewakan masyarakat Bumi Penataran yang berharap pada pembangunan infrastruktur serta pendidikan gratis.

Tetapi, kesan yang muncul saat ini adalah kesulitan dalam mewujudkan janji-janji politik yang tersemat dalam semboyan “Maju Bersama Sejahtera Bersama.”

Seorang penduduk menyatakan, “Belum terlihat pencapaian konkret yang patut diapresiasi. Keputusan pejabat mundur di tengah perjalanan tentu tak memberi manfaat.”

Pandangan serupa diungkapkan oleh Adib Zamhari, Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar. Baginya, langkah mundurnya Rahmat Santoso mencerminkan ketidakharmonisan dalam komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Baca juga:  Terjebak dalam Arisan Bodong, Teller BPR di Blitar Tertangkap karena Korupsi Lebih dari Rp1 Miliar

Adib berujar, “Jika bahkan pasangan kepemimpinan sendiri tak mampu bersinergi, bagaimana mungkin bisa ada harmoni visi ‘maju bersama’ dengan masyarakat? Frasa ‘sejahtera bersama’ dalam semboyan itu terasa hambar, mengingat kolaborasi Bupati dan Wakil Bupati kerap tak membuahkan hasil.”

Sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar berharap untuk melihat bukti konkret dari Pemerintah Kabupaten Blitar terkait perkembangan infrastruktur jalan serta pelaksanaan pendidikan gratis.

Editor: Arin Al-Aziz

Iklan