Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan nama Gus Muhaimin menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat dari para kepala desa (Kades) se-Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini berkisar Rp 1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa. Pemerintah seharusnya mengalokasikan dana dari APBN sebanyak Rp 5 miliar per desa per tahunnya.

“Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa, maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya yakin APBN kita masih cukup membiayai satu tahun Rp 5 miliar setiap desa,” ujar Gus Muhaimin, pada Rabu (15/2/2023).

Gus Muhaimin mengungkap, semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat secara detail. “Ini semua adalah mandat, yang Insya Allah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat dari para kepala desa,” ucapnya ketika menerima Mandat Desa untuk Indonesia di Rumah Cokelat, Kabupaten Blitar, Selasa (14/2/2023).

Gus Muhaimin: Pembangunan Paling Efektif Dimulai dari Desa

Gus Muhaimin beropini bahwa pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan, ia juga sangat optimistis negara mampu mengalokasikan banyak dana untuk desa. Ada tiga hal yang Gus Muhaimin catat dan harus diperhatikan oleh pemerintah desa.

Baca juga:  Menyambut Ramadan, Muhammadiyah, NU, LDII se-Kanigoro Kompak Gelar Pawai Taaruf

Pertama, pemerintah desa wajib mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat desa. Dan ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan efektif di desa.

“Selama 6 tahun ADD ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik serta terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan, sehingga kalau benar saya diberi amanat memimpin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan bahwa peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di desa mutlak diperlukan, selain adanya peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada resources desa.

Aspirasi Kades untuk Desa yang Lebih Maju

Dalam forum tersebut, para kades se-Jatim juga menyampaikan berbagai macam aspirasi dari desanya. Salah satunya Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Lilik menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di desanya.

Di antaranya, banyak kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial. Persoalan lainnya, bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

“Perlu adanya pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju, bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri perempuan ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekenomian keluarga,” harap Lilik.

Tri Haryono, Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar pun menyampaikan aspirasinya, meminta pemerintah menambah jumlah Dana Desa. “Terima kasih DPR telah memberikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa. Mohon ditingkatkan kembali agar kamu bisa mewujudkan pembangunan di desa. Kalau desa bisa maju, bisa berkembang untuk Indonesia tercinta,” ungkapnya.

Ia juga berharap penggunaan dana desa bisa lebih fleksibel. Terlalu banyak peraturan justru menyulitkan kepala desa untuk bisa lebih kreatif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

“Pemerintah pusat masih banyak mengatur. Mohon diloskan saja untuk bangun desa, sebab masing-masing desa ada kearifan lokal,” tambah Tri Haryono. Heru Sugiono, Kades Panggungsari, Kecamatan Durenan, Trenggalek menyampaikan aspirasinya agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler. Pasalnya, kondisi warga yang selalu berubah.

“Data kemiskinan misalnya, sudah lama nggak di-update padahal ada warga yang sudah meninggal. Ada yang mulanya miskin, lalu tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus di-update tiga bulan sekali,” katanya. Heru pun mendoakan Gus Muhaimin bisa terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga:  Punya Ikatan Kuat dengan Majapahit, Berikut Fakta Menarik Kabupaten Blitar

“Mudah-mudahan 2024 nanti bisa terpilih sebagai presiden, karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa,” tambah Heru. Syafi’i, Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri turut menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi para warganya, yaitu kelangkaan pupuk.

“Problem dari pertanian warga adalah kelangkaan pupuk. Ini yang menjadi keluhan massal petani. Dulu, tahun 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya ada dua, itupun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani membeli pupuk non-subsidi yang harganya mencapai 4 – 5 kali lipat. Hal ini mengurangi hasil para petani,” kata Syafi’i.

Ironisnya lagi, dengan biaya pertanian yang melambung tinggi, saat musim panen tiba petani tidak bisa untung besar karena harga anjlok saat panen. “Hal itu terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

“Saya mohon kepada Gus Muhaimin kalau menjadi presiden, betul-betul memperjuangkan nasib petani dan saya doakan 2024 Gus Muhaimin Presiden dan PKB jaya,” pungkas Syafi’i.

Editor: Luthfia Azarin

Iklan