Indonesia kini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus disabilitas akibat skizofrenia. Temuan ini mengungkap kondisi serius dalam bidang kesehatan jiwa di tanah air yang banyak dipengaruhi oleh budaya pengobatan alternatif dan stigma negatif terhadap gangguan mental.
Para psikiater menilai bahwa dua faktor tersebut menjadi penyebab utama keterlambatan penanganan medis pada penderita skizofrenia sehingga berujung pada meningkatnya angka kecacatan permanen.
Data global menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dalam Tahun Hidup Disesuaikan Disabilitas (Disability-Adjusted Life Years/DALY) untuk kasus skizofrenia. Artinya, banyak penderita yang sebenarnya masih berpeluang menjalani hidup produktif, justru mengalami gangguan permanen karena tidak mendapatkan perawatan tepat waktu.
dr. Jiemi Ardian selaku Dokter spesialis kejiwaan menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena masyarakat masih lebih percaya pada pengobatan nonmedis ketimbang mendatangi psikiater. “Seharusnya orang-orang ini tidak sampai mengalami disabilitas, namun menjadi disabel karena penanganan yang terlambat,” ujarnya.
Skizofrenia sendiri merupakan gangguan mental serius yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku seseorang. Padahal, jika dideteksi dan diobati sejak dini, penderita skizofrenia dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan normal, termasuk bekerja serta berinteraksi sosial.
Sayangnya, banyak keluarga di Indonesia masih menganggap gejala skizofrenia sebagai sesuatu yang bersifat gaib seperti kesurupan atau gangguan dari makhluk halus. Pandangan keliru ini membuat mereka mencari pertolongan ke pengobatan alternatif terlebih dahulu yang justru menyita waktu, biaya, dan energi tanpa hasil nyata.
Dokter Jiemi juga membagikan kisah nyata tentang seorang pasien yang datang kepadanya setelah tiga tahun menjalani pengobatan tradisional. Keluarga pasien tersebut telah menjual sawah dan ternak demi biaya pengobatan alternatif, namun kondisi sang anak tidak kunjung membaik.
Ketika akhirnya dibawa ke psikiater, peluang kesembuhannya sudah menurun drastis. “Semakin lama pengobatan ditunda, semakin kecil kemungkinan untuk sembuh. Pasien yang tadinya bisa kembali normal bisa kehilangan harapan untuk pulih sepenuhnya,” terangnya.
Selain faktor budaya, keterbatasan jumlah tenaga profesional di bidang kejiwaan turut memperburuk keadaan. Dengan populasi mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki ribuan psikiater aktif yang tersebar tidak merata di berbagai daerah.
Pemerintah memang berkomitmen untuk memperbanyak tenaga kesehatan jiwa, tetapi masalah tidak akan selesai jika masyarakat masih menganggap tabu berobat ke psikiater. Stigma terhadap penggunaan obat psikiatri juga masih sangat kuat sehingga banyak orang yang enggan mencari pertolongan profesional.
Akibatnya, penanganan yang terlambat sering berdampak sosial luas. Banyak penderita skizofrenia yang tidak tertangani akhirnya hidup terlantar menjadi gelandangan, bahkan ada yang terlibat dalam tindakan kekerasan karena gangguan yang tidak dikendalikan. Praktek pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa pun masih terjadi di sejumlah wilayah.
Sebagai penutup, dr. Jiemi mengingatkan pentingnya berpikir kritis terhadap kepercayaan yang bisa menghambat kesembuhan. “Bagaimana jika keyakinan yang kita pegang justru menghalangi seseorang untuk pulih? Jangan remehkan hal-hal yang kita yakini begitu saja,” tegasnya. Seruannya menjadi pengingat bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa adalah langkah awal menuju Indonesia yang lebih peduli dan beradab. (IND/SAN)
