Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipercaya. Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Desa bertajuk “Desa Berintegritas: Pengawasan Partisipatif untuk Dana Desa yang Bersih” yang berlangsung di Pendopo Sasana Adi Praja pada Senin (17/11).
Dalam agenda tersebut, Bupati Blitar, Rijanto, turut hadir dan memberikan arahan langsung. Beliau menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana desa tidak sekadar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Rakor tersebut juga menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan dana desa. Beberapa isu yang mencuat antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami mekanisme anggaran, potensi terjadinya penyimpangan, ketidakteraturan administrasi, hingga lambannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Semua tantangan ini dipandang sebagai pekerjaan bersama yang perlu diselesaikan secara sistematis.
Selain itu, pertemuan ini menekankan pentingnya membangun lingkungan pemerintahan desa yang berintegritas melalui empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan, penerapan teknologi digital untuk memperluas akses informasi, kerja sama yang solid antara pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga terkait, serta keterbukaan menyeluruh mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan anggaran.
Dengan memperkuat koordinasi dan mendorong pengawasan yang lebih partisipatif, Pemerintah Kabupaten Blitar optimis tata kelola dana desa ke depan akan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan warga. (IND/SAN)
