RSUD Mardi Waluyo Blitar Terpuruk, Mantan Wali Kota Samanhudi Soroti Penurunan Kinerja dan Lemahnya Pengawasan
Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Blitar kini berada di titik nadir. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Blitar itu dilaporkan mengalami kolaps keuangan dan menanggung beban utang hingga mencapai Rp12 miliar. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, terlebih RSUD Mardi Waluyo sempat dikenal sebagai salah satu rumah sakit daerah yang sehat secara finansial dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Sorotan tajam datang dari mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, yang menyatakan bahwa kondisi RSUD saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat dirinya masih menjabat. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, RSUD Mardi Waluyo justru mencatat surplus anggaran dengan laba mencapai Rp60 miliar.
“Pada masa itu, RSUD bisa dikelola dengan baik. Keuangan sehat, pelayanan berjalan dengan maksimal, dan tidak ada laporan tentang kerugian atau tunggakan,” ujar Samanhudi dalam keterangannya pada Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, penurunan kinerja RSUD Mardi Waluyo tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari sejumlah persoalan mendasar yang dibiarkan tanpa perbaikan. Ia menyebutkan ada tiga aspek utama yang menjadi kunci untuk memulihkan kondisi rumah sakit: kedisiplinan internal, pengawasan eksternal, dan evaluasi kinerja secara rutin.
“Pertama adalah soal disiplin. Semua elemen, mulai dari manajemen hingga dokter dan perawat, harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk dalam hal pelayanan kepada pasien dan akuntabilitas kerja,” tegasnya.
Samanhudi juga menekankan pentingnya pengawasan dari Pemerintah Kota Blitar dan DPRD setempat. Ia mempertanyakan bagaimana fungsi kontrol dan pengawasan bisa sedemikian lemah hingga rumah sakit mengalami kerugian besar dan terlilit utang miliaran rupiah.
“Jika saat ini pemerintah dan DPRD mempersoalkan kondisi RSUD, harusnya mereka juga instrospeksi. Selama ini pengawasan seperti apa yang dilakukan?” imbuhnya.
Ia mengusulkan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja rumah sakit, minimal dua kali dalam setahun. Evaluasi ini harus mencakup tidak hanya aspek pelayanan kepada pasien, tetapi juga pengelolaan anggaran, penggunaan dana, dan efisiensi operasional.
Di sisi lain, Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. Muhammad Muchlis, tak menampik bahwa rumah sakit yang dipimpinnya tengah mengalami krisis serius. Dalam keterangannya pada Minggu (25/5/2025), Muchlis menyebut bahwa sejak dua tahun terakhir, RSUD Mardi Waluyo mulai menunjukkan tanda-tanda defisit. Pendapatan tahunan yang diperoleh rumah sakit berada di kisaran Rp90 hingga Rp98 miliar, jauh di bawah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp110 miliar per tahun.
“Pengeluaran rumah sakit terus meningkat, sementara pendapatan tidak mampu mengejar. Situasinya seperti kalah dalam sebuah kompetisi bisnis,” jelasnya.
Hutang RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp12 miliar tersebut termasuk tunggakan hak-hak pegawai yang belum terbayarkan hingga tahun 2025 ini, termasuk tunjangan dan kewajiban rutin lainnya.
Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh rumah sakit daerah tersebut. Dari sebuah institusi layanan kesehatan yang pernah berjaya, kini RSUD Mardi Waluyo justru menjadi sorotan karena krisis manajerial dan keuangan.
Jika tidak segera dilakukan langkah strategis dan perbaikan sistem menyeluruh, bukan tidak mungkin rumah sakit ini akan semakin terpuruk dan berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat Kota Blitar.
Mantan Wali Kota Samanhudi berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret, tidak hanya dalam bentuk reaksi sesaat, melainkan dengan perencanaan pemulihan jangka panjang yang melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit. (Hev/Yun)
